Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengguna Jalan , Bongkar Muat Kendaraan Angkutan Barang dan Dispensasi

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2001 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu adanya pengaturan terhadap kendaraan yang melakukan bongkar muat, pengguna jalan dan dispensasi (kelebihan muatan);
bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2001 ini adalah:

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209)
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048)
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530)
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 165)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 Tentang Rambu – rambu Lalu Lintas di Jalan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi pengguna jalan, bongkar muat kendaraan angkutan barang dan dispensasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai:
nama, obyek dan subyek, golongan retribusi;
cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
tata cara pemungutan;
wilayah pemungutan;
sanksi administrasi;
tata cara pembayaran;
tata cara penagihan;
kadaluwarsa;
tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa;
pengawasan;
ketentuan penyidikan;
serta ketentuan pidana