Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 21 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemasangan Pelat Nomor pada Rumah, Kantor, Toko dan Bangunan Lainnya dalam Kabupaten Kolaka

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 21 Tahun 2001 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu mengadakan perubahan dibidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
2. bahwa seiring dngan pesatnya pembangunan di Kabupaten Kolaka yang ditandai dengan banyaknya bangunan baru, jalanan baru yang tidak diiringi dengan penomoran yang baik sehingga sering menyulitkan petugas dan masyarakat sendiri dalam mencari nomor dan alamat yang ditujunya;
3. bahwa Retribusi Pemasangan Pelat Nomor pada Rumah, Kantor, erak merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung;
4. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c tersebut dipandang perlu mengatur Retribusi Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 21 Tahun 2001 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 3209)
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048)
7. Ketetapan MPR Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomr 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
8. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang retrubusi daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55 Tambahan lembaran negara nomor Nomor 3692)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 165)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Oeganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165)
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi pemasangan pelat nomor pada rumah, kantor, toko dan bangunan lainnya dalam Kabupaten Kolaka dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai:
nama, obyek dan subyek;
golongan retribusi;
cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
bentuk, ukuran, bahan dan warna pelat nomor;
pengadaan dan pengaturan pemasangan pelat nomor;
tata cara pemungutan;
wilayah pemungutan dan upah pugut;
sanksi administrasi;
tata cara pembayaran;
tata cara penagihan;
kadaluwarsa;
tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa;
pengawasan;
ketentuan penyidikan;
serta ketentuan pidana

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (67.3 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.