Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Dibidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2004 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, maka dirasa perlu mengadakan perubahan dibidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
bahwa usaha dibidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak Swasta, merupakan usaha yang diharapkan disamping dapat mengontrol peredaran obat juga dapat diharapkan meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut dirasa perlu mengatur Retribusi Izin Usaha dibidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2004 ini adalah:

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822)
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 )
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3812 )
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 )
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 )
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 Tanggal 28 Agustus 1972 Tentang Pedagang Eceran Obat Berizin.

Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi izi usaha di bidang distribusi obat dan penyelengaraan pelayanan kesehatan swasta dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai:
nama, obyek dan subyek, golongan retribusi;
cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
pemberian dan syarat-syarat memperoleh izin;
prinsip penetapan;
struktur dan besarnya tarif retribusi;
tkewajiban-kewajiban pemegang izin;
masa berlaku dan pencabutan surat izin;
tata cara pemungutan;
wilayah pemungutan;
masa retribusi dan saat terutang retribusi;
sanksi administrasi;
tata cara pembayaran;
tata cara penagihan;
kadaluarsa;
tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa;
pengawasan;
penyidik;
serta ketentuan pidana