Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Kolaka

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa, kesehatan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara inividu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. bahwa Kesehata Ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA) merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan khususnya suatu daerah yang dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan KIBBLA yang merupakan Program Pembangunan Kesehatan Nasional dan Komitmen Tujuan Pembangunan Era Milenium (Milenium Development Goals/MDGs) agar pelayanan KIBBLA dapat dilaksanakan secara efektif, menyeluruh dan terpadu;
4. bahwa pelayanan kesehatan khususnya KIBBLA yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat agar lebih berpihak kepada masyarakat sehingga mencapai tujuan pembangunan Era Milenium/MDGs &
5. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
6. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, maka perlu diatur dan menetapkannya dalam satu Peraturan Daerah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Menganai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambaham Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambaham Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)
4. . Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3821)
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Repubulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 209, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031)
15. Peraturan Pmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organissi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
17. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarga
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentreri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 273 Tahun 1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2003 tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan
21. 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif pada Bayi Indonesia
22. 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1059/Menkes/SK/IX/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi
23. 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan
24. 24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1593/Menkes/SK/IX/2005 tentang Angka Kecukupan Gizi Tambahan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui
25. 25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengembangan Desa Siaga. 26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka. 27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan kesatu atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN KOLAKA, terdiri dari:
1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan 3. Hak dan Kewajiban 4. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah 5. Pelayanan Kesehatan Ibu 6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bali dan Anak Balita 7. Sumber Daya KIBBLA 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan 9. Ketentuan Sanksi 10. Ketentuan Peralihan

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (63.69 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.