Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2005 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu diadakan penyesuaian;
Pengaturan tentang kedudukan protokoler di perlukan sebagai pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata kehormatan;
Pengaturan mengenai hak-hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2005 ini adalah:

Undang-Undang No 17 tahun 2003
Undang-Undang No 22 Tahun 2003
Undang-Undang No 29 Tahun 2003
Undang-Undang No 1 Tahun 2004
Undang-Undang No 32 Tahun 2004
Undang-Undang No 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK 02/2003

1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Belanja Untuk Menunjang Kegiatan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD;
5. Pengelolaan Keuangan DPRD;
6. Ketentuan Lain-lain;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup;