Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu mengadakan pengaturan dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
2. Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2008 ini adalah:

1. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang No 23 Tahun 1992
3. Undang-Undang No 34 Tahun 2000
4. Undang-Undang No 29 Tahun 2003
5. Undang-Undang No 10 Tahun 2004
6. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2005
7. Undang-Undang No 33 Tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 279/Menkes/SK/IV/2006
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 425/Menkes/SK/VI/2006
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 332/Menkes/SK/V/2006.

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Retribusi;
7. Pengalokasian Retribusi;
8. Wilayah Pemungutan;
9. Saat Retribusi Terutang;
10. Surat Pendaftaran;
11. Penetapan Retribusi;
12. Tata Cara Pemungutan;
13. Sanksi Administrasi;
14. Tata Cara Pembayaran;
15. Tata Cara Penagihan;
16. Keberatan;
17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
18. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
19. Kadaluwarsa Penagihan;
20. Ketentuan Penyidikan;
21. Ketentuan Pidana;
22. Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (50.28 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.