Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Industri dan Perdagangan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang tertuang dalam pasal 18 ayat (4), maka dirasa perlu mengadakan pengaturan dibidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
Retribusi Izin Industri dan Perdagangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Industri dan Perdagangan Kabupaten Kolaka Utara;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2008 ini adalah:

Undang-Undang No 2 Tahun 1981
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
Undang-Undang No 3 Tahun 1982
Undang-Undang No 5 Tahun 1984
Undang-Undang No 1 Tahun 1995
Undang-Undang No 34 Tahun 2000
Undang-Undang No 29 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2004
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005
Undang-Undang No 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2007
Keputusan Menteri Dalam Negeri No 174 Tahun 1997
Keputusan Menteri Dalam Negeri No 175 Tahun 1997
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 130/MPP/KEP/10/1997
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 359/MPP/KEP/10/1997
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 360/MPP/KEP/10/1997
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 361/MPP/KEP/10/1997
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 160/MPP/KEP/10/1998
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 590/MPP/KEP/10/1999
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 591/MPP/KEP/10/1999.

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek dan Subyek;
3. Perizinan;
4. Golongan Retribusi;
5. Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
6. Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. tata Cara pemungutan;
8. Wilayah Pemungutan;
9. Sanksi Administrasi;
10. Tata Cara Pembayaran;
11. Tata Cara penagihan;
12. Kadaluwarsa;
13. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa;
14. Pengawasan;
15. Ketentuan Penyidikan;
16. Ketentuan Pidana;
17. Ketentuan Penutup.