Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka merupakan kewenangan daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang pengujian kendaraan bermotor;
2. Dalam rangka pengawasan dan penerbitan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kolaka Utara maka perlu membentuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kolaka Utara;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2008 ini adalah:

1. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang No 14 Tahun 1992
3. Undang-Undang No 34 Tahun 2000
4. Undang-Undang No 29 Tahun 2003
5. Undang-Undang No 10 Tahun 2004
6. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2005
7. Undang-Undang No 33 Tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
16. Keputusan Menteri Perhubungan No 71 Tahun 1973
17. Keputusan Menteri Perhubungan No KM 63 Tahun 1993
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 245 Tahun 2004
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara No 2 Tahun 2007.

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
6. Tata Cara Pemungutan;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Sanksi Administrasi;
10. Tata Cara Penagihan;
11. Kadaluwarsa;
12. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa;
13. Pengawasan;
14. Ketentuan Penyidikan;
15. Ketentuan pidana;
16. Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (56.6 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.