Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa Kabupaten Konawe Kepulauan dengan jumlah mayoritas populasi penduduk beragama Islam dan Mesjid Al-Amal dapat digunakan sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan sehingga berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa Konawe Kepulauan hingga saat ini belum memiliki Masjid yang representative dan layak untuk dijadikan sebagai pusat pengembangan peradaban Islam;
bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak, harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Masjid Agung Al-Amal Dengan Pembiayaan Tahun Jamak Tahun 2024-2025;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);