Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2020

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Konawe

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Wilayah Daerah Kabupaten Konawe memiliki geologis, geografis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. Untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Konawe. Untuk melaksanakan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melaluiperan dan fungsi organ negara termasuk pemerintah daerah termasuk di dalammnya memberikan perlindungan kepada warga negara untuk mendapatkan pemulihan terpadu melalui pelaksanaan urusan pemerintahaan

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2020 ini adalah:

UUD 1945
Undang-Undang No 29 Tahun 1959
Undang-Undang N0 24 Tahun 2007
Undang-Undang No 11 Tahun 2009
Undang-Undang No 36 Tahun 2009
Undang-Undang No 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Perka BNPB No 02 Tahun 2012
Perka BNPB Tentang Pedoman Penyusunan Penanggulangan Bencana

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum;
Azas, Prinsip dan Tujuan;
Ruang Lingkup;
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang;
Data dan Informasi Kebencanaan;
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
Kerja Sama;
Hak dan Kewajiban Masyarakat;
Pengawasan dan Pertanggungjawaban;
Pemantauan dan Evaluasi;
Penyelesaian Sengketa;
Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Lembaga Internasional;
Forum Pengurangan Risiko Bencana;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup