Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2011

PeraturanPedia.com – Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa peningkatkan dan perkembangan kendaraan angkutan umum dan sejenisnya mutlak diadakan pengawasan, pengaturan serta penertiban operasional di jatan raya berupa penetapan izin trayek. untuk memberikan pelayanan izin trayek di lingkungan daerah Kabupaten Konawe Setaman, dipungut retribusi terhadap penyelenggaraannya, untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan derigan Peraturan Daerah

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2011 ini adalah:

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 ivJcmor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 3493)
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun .1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 7.003 tentang Pembentukan Kabupaten Kunawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomor 24, Tambahan Lembaran Negsra Rebublik Indonesia Nomor 4267)
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negjrj (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256)
6. Undacg-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256), 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pmbentukan Pertaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2008 Tantang Pemerintahan Daerah (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 519, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2C09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 549)
9. Peraturan Pemerintah Nomor ?7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kit3b Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1S83 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar? Nomor 3527)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) 14. Peraturan Pemarintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr3692)
11. Ptrsturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852)
12. Peraturan Pemerintah Nonior 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daeiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
14. Peraturan Pamerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Oganisasi Pemangkat Dacali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan msentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonfcFia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
16. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 7007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 1.0)
17. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Daerah KAbupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KAbupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Dacsh Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 5)
18. 23. Perataran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1).

Peraturan daerah ini mengatur tentang:
1. Ketentuan umum 2. Nama, objek dan subjek retribusi 3. Ketentuan perizinan 4. Golongan retribusi 5. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 6. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 7. Struktur dan besarnya tarif retribusi 8. Wilayah pemungutan 9. Masa dan saat retribusi terutang 10. Tata cara pemungutan 11. Tata cara pembayaran 12. Tata cara penagihan 13. Sanksi administrasi 14. Tata cara pembetulan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 15. Pengurangan. Keringanan dan pembebasan retribusi 16. Pengembalian kelebihan pembayaran 17. Daluwarsa penagihan 18. Pembinaan dan pengawasan 19. Ketentuan pidana 20. Ketentuan penyidikan 21. Ketentuan lain-lain 22. Ketentuan penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2011 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.