Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten;
Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 ini adalah:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP;
BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG;
BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN;
BAB IV KEANGGOTAAN BPD;
BAB V KEANGGOTAAN BPD AKIBAT PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA;
BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD;
BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT BPD;
BAB VIII PERATURAN TATA TERTIB BPD;
BAB IX PENGGALIAN, PENAMPUNGAN, DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA;
BABX SEKRETARIAT BPD;
BAB XI HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN;
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XIII PEMBIAYAAN;
BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.