Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP;
BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG;
BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN;
BAB IV KEANGGOTAAN BPD;
BAB V KEANGGOTAAN BPD AKIBAT PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA;
BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD;
BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT BPD;
BAB VIII PERATURAN TATA TERTIB BPD;
BAB IX PENGGALIAN, PENAMPUNGAN, DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA;
BABX SEKRETARIAT BPD;
BAB XI HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN;
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XIII PEMBIAYAAN;
BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP