Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Perlunya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2013 ini adalah:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 1997
2. Undang-Undang No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2000
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
4. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
5. Undang-Undang No.15 Tahun 2004
6. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008
7. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
8. Undang-Undang No.25 Tahun 2007
9. Undang-Undang No.4 Tahun 2009
10. Undang-Undang No.32 Tahun 2009
11. Undang-Undang No.12 Tahun 2011
12. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 1998
13. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1999
14. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007
16. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007
17. Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2008
18. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2009
19. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010
20. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010
21. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2012
22. Peraturan Pemerintah NO.27 Tahun 2012
23. Peraturan Daerah Kab.Kutai Barat No.3 Tahun 2008
24. Peraturan Daerah Kab.Kutai Barat No.5 Tahun 2008
25. Peraturan Daerah Kab.Kutai Barat No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Kutai Barat No.22 Tahun 2010
26. Peraturan Daerah Kab.Kutai Barat No.11 Tahun 2010.

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, jenis dan tarif atas penerimaan daerah bukan pajak yang berlaku pada dinas pertambangan dan energi kab.Kutai Barat, jeni dan tarif atas penerimaan daerah bukan pajak yang berlaku pada badan lingkungan hidup kutai barat, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (155.88 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.