Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ijin Memakai Tanah Negara

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. Pada dasarnya setiap penguasaan atau pun memakai atas tanah Negara harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan kenyataan dilapangan penguasaan ataupun memakai tanah Negara untuk pertanian dan non pertanian banyak dilakukan tanpa ijin, oleh karena itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditertibkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Memakai Tanah Negara.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2012 ini adalah:

  1. Undang-Undang No.5 Tahun 1960
  2. Undang-Undang No.51 Tahun 1960
  3. Undang-Undang No.8 Tahun 1981
  4. Undang-Undang No.24 Tahun 1992
  5. Undang-Undang No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2000
  6. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
  7. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
  8. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang No.12 Tahun 2008
  9. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
  10. Undang-Undang No.12 Tahun 2011
  11. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983
  12. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000
  13. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
  14. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007
  15. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008.

Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Ijin memakai tanah negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, perijinan, tata cara memperoleh surat ijin memakai tanah negara, biaya perijinan, kewajiban, pengawasan dan pembinaan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

Entitas
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Nomor
7 Tahun 2012

Tahun
2012

Tentang
Ijin Memakai Tanah Negara

Ditetapkan Tanggal
19 Januari 2012

Diundangkan Tanggal
19 Januari 2012

Berlaku Tanggal
19 Januari 2012

Sumber
LD.2012/NO.7

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (174.61 KB)

 

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.

Tinggalkan komentar