Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas perlu diadakan perubahan dengan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2008 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
7. Undang-Undang No.34 Tahun 2000
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
12. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001
13. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007
15. Peraturan Daerah Kab.Kutai Kartanegara Tingkat II No.8 Tahun 1999
16. Peraturan Daerah Kab.Kutai Kartanegara No.27 Tahun 2000
17. Peraturan Daerah Kab.Kutai Kartanegara No.18 Tahun 2003
18. Peraturan Daerah Kab.Kutai Kartanegara No.2 Tahun 2004.

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban, kewenangan pemerintah kabupaten kutai kartanegara dan dinas, pencatatan sipil, pengelolaan data dan publikasi data, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, besarnya tarif, tata cara dan wilayah pemungutan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (180.76 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.