Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 11 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 11 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002
16. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005
17. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Diatur tentang nama, objek, dan subjek pajak;
dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak;
wilayah pemungutan;
masa pajak;
pendataan, surat pemberitahuan objek pajak, surat pemberitahuan pajak terutang/pemungutan pajak;
keberatan dan banding;
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
kedaluarsa penagihan;
ketentuan lain-lain;
pembukuan dan pemeriksaan;
insentif pemungutan;
ketentuan khusus;
penyidikan, dan
ketentuan pidana.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (109.74 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.