Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 29 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 29 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 29 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
6. Undang-Undang Noor 10 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi;
golongan retribusi;
cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
struktur dan besarnya tarif retribusi;
wilayah pemungutan;
penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
sanksi administratif;
tata cara penagihan;
kedaluarsa penagihan;
ketentuan perizinan;
penyidikan, dan
ketentuan pidana.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (89 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.