Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Pengembangan pembangunan disegaJa bidang, pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga mempengaruhi estetika, kebersihan, keindahan dan kenyamanan kota, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah. Untuk mewujudkan lingkungan Kota Nanga Bulik yang sehat, indah dan bersih dari sampah agar penduduknya merasa nyaman, aman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan persampahan secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upayauntuk menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
7. PermenLH Nomor 16 Tahun 2011

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II TUGAS DAN WEWENANG;
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN;
BAB IV SUMBER SAMPAH;
BAB V PENGELOLAAN SAMPAH;
BAB VI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI;
BAB VII PERAN MASYARAKAT;
BAB VIII PERIZINAN;
BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN;
BAB X PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN;
BAB XI DATA DAN SISTEM INFORMASI;
BAB XII LARANGAN;
BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB XIV PENYIDIKAN;
BAB XV KETENTUAN PIDANA

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.87 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.