Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa kebutuhan masyarakat akan pangan khususnya daging ruminansia dan unggas yang sehat merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
bahwa dalam rangka menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging, dan jeroan ruminansia dan unggas yang arnan, sehat, utuh dan halal diperlukan tempat pemotongan hewan yang memenubi persyaratan;
bahwa kegiatan pemotongan hewan ruminansia dan unggas mempunyai risiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging (meatbome disease) yang mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2015 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
Undang-Undang No 8 Tahun 1981
Undang-Undang No 8 Tahun 1999
Undang-Undang No 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
Undang-Undang No 25 Tahun 2009
Undang-Undang No 12 Tahun 2011
Undang-Undang No 18 Tahun 2012
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Undang-Undang No 33 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/Tn.520/9/1987
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/2010
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kab. Lamongan No 4 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kab. Lamongan No 3 Tahun 2008.

Penyelenggaraan tempat pemotongan hewan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam rangka penataan dan pengawasan terhadap pengelolaan tempat pemotongan hewan di daerah. Pengaturan tempat pemotongan hewan bertujuan:
a. menjamin pemotongan hewan dengan cara yang benar dan halal;
b. pengendalian dan penanggulangan penularan penyakit hewan;
c. menjamin Kesmavet dan kesehatan hewan;
d. menjamin lingkungan agar tetap sehat.