Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Alat-alat Besar/Alat- Alat Berat dan Alat-alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa besarnya Retribusi Pemakaian Alat-alat Besar / Alat-alat Berat dan Alat-alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perekonomian dewasa ini;
bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara yang baru tentang Retribusi Pemakaian Alat-alat Besar / Alat-alat Berat dan Alat-alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2009 ini adalah:

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagajmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637)
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 7)

Didalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Struktur Retribusi 6. Besarnya Tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Tata Cara Pemungutan 9. Tata Cara Pembayaran 10. Tata Cara Penagihan 11. Sanksi Administrasi 12. Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Penutup