Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ;
2. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah ;
3. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaran Pemerintah Daerah dan guna melakukan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dibentuk Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong ;
4. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2011 ini adalah:

1. Dasar Hukum: UUD 1945
2. Undang-Undang 9/1967
3. Undang-Undang 43/1999
4. Undang-Undang 39/2003
5. Undang-Undang 32/2004
6. Undang-Undang 33/2004
7. Undang-Undang 23/2006
8. Peraturan Pemerintah 37/2007
9. Peraturan Pemerintah 38/2007
10. Peraturan Pemerintah 41/2007
11. dan Perda Lebong 1/2008.

Materi Pokok:
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong. Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (61.55 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.