Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi kependudukan, dimana daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dengan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2016 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang-Undang no. 12 Tahun 2011 Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Keppres Nomor 88 tahun 2004 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Daerah Kab. Limapuluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kab. Limapuluh Kota Nomor 7 Tahun 2009