Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan _ tujuan pembangunan daerah;
bahwa perlindungan dan pemberdayaan terhadap pekerja migran Indonesia dan tenaga kerja tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak;
bahwa untuk menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja migran Indonesia dan tenaga kerja dalam memperoleh penghasilan yang layak, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Perlindungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2021 ini adalah:

Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 _ tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4557)
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4558)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4720)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5216)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak – Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5314)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6141)
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 tahun 2019 Tentang Mekanisme Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri.

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA. Terdiri dari VII Bab, 42 Pasal. Dengan Ketentuan Bab sebagai berikut;
Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas dan Tujuan, Bab III Pekerja Migran Indonesia, Bab IV Ketenagakerjaan, Bab V Ketentuan Pidana, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.