Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

: bahwa luasnya jangkauan layanan publik, jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Baebunta yang semakin meningkat, sehingga perlu melakukan pembentukan kecamatan baru sebagai pemekaran dari kecamatan tersebut;
bahwa pembentukan Kecamatan Baebunta Selatan telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan untuk dibentuk kecamatan baru.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2018 ini adalah:

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826)

Mengatur tentang pembentukan Kecamatan Baebunta Selatan.