Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa guna mewujudkan Kabupaten Madiun yang tentram, nyaman, indah, bersih, dan tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, dilakukan peran serta masyarakat di daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 ini adalah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Penertiban Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2002 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6)
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8)

Peraturan ini berisi:
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan (Maksud:
Pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah);
3. Ruang Lingkup ;
4. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan;
5. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat umum;
6. Tertib Lingkungan;
7. Tertib Usaha Tertentu;
8. Tertib Bangunan;
9. Tertib Sosial 10.Tertib Peran Serta Masyarakat;
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
12.Sanksi dan Administratif;
13. Ketentuan Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Penutup;