Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim;
bahwa pertumbuhan perumahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian dan lingkungan hunian yang layak huni di Kabupaten Magelang berkembang pesat sehingga perlu melakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai tugas dan wewenang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020;

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

Bab I Ketentuan Umum Bab II Wewenang Pemerintah Daerah Bab III Penyelenggaraan Perumahan Bab IV Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Bab V Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Peruahan dan Kawasan Permukiman Bab VI Pemeliharaan dan Perbaikan Bab VII Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Bab VIII Kepadatan Lingkungan Perumahan Bab IX Pengelolaan Lingkungan Bab X Penyediaan Tanah Bab XI Kemudahan dan/atau Bantuan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bab XII Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Bab XIII Kerjasama Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan Bab XV Larangan Bab XVI Pendanaan Bab XVII Penyidikan Bab XVIII Ketentuan Pidana Bab XIX Ketentuan Peralihan Bab XX Ketentuan Penutup