Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2017

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Untuk melaksanakan ketentuan PP No. 18 Tahun 2017 Pasal 28 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetepkan PERDA tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mahulu.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2017 ini adalah:

UUD 1945 Pasal 18 ayat 6
Undang-Undang No.2 Tahun 2013
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015
PP No.18 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum;
Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan, dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain, dan
pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pakaian dinas dan atribut. Serta untuk pimpinan disediakan berupa Rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga. Dan untuk anggota DPRD disediakan berupa Rumah Negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi.;
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa a.program yang terdiri atas penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, pengkajian, penelaahan, dan penyiapan PERDA, peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD, koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan dan program lain sesuai dengan fungsi, tugas , dan wewenang DPRD. b. dana operasional Pimpinan DPRD. c. pembentukan Kelompok Pakar/ Tim Ahli alat kelengkapan DPRD. d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi. e. belanja sekretariat fraksi.;
Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
Ketentuan Lain, dan
Ketentuan Penutup.