Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa kebijakan kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga lainnya sejalan dengan otonomi daerah. Hal ini karena kerjasama desa merupakan sebagian dari kebijakan yang menempatkan desa sebagai basis desentralisasi, dimana desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan menjalankan pelayanan sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Kerjasama antar Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2008 ini adalah:

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada desa.

Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, bentuk, bidang dan tata cara kerjasama yang dapat dilakukan oleh desa di wilayah Kabupaten mamasa