Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi masyarakat desa keberadaan dan peran lembaga kemasyarakatan desa sangat diharapkan, baik sebagai fasilitator, motivator dan inovator yang mengarah pada perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik;
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan sumber daya masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, maka perlu meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa baik sebagai organ maupun sebagai fungsi agar dapat memberikan konstribusi dalam mengkoordinasikan diri;
bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah, sedangkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai dasar hukum pemberdayaan dan peningkatan sumber daya masyarakat tersebut, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang baru.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2008 ini adalah:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Peraturan ini berisi tentang proses pembentukan, tugas dan Fungsi, dan susunan organisasi kemasyarakat desa pada Kabupaten Mamasa