Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan pemungutan Retribusi Ketertiban umum, sehingga dipandang perlu diatur dalam PERDA. Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, dan kelestarian lingkungan kepada masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan Pengendalian.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1981
2. Undang-Undang No.28 Tahun 1999
3. Undang-Undang No.7 Tahun 2003
4. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
5. Undang-Undang No.26 Tahun 2004
6. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008
7. Undang-Undang No.26 Tahun 2007
8. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
9. Undang-Undang No.32 Tahun 2009
10. Undang-Undang No.36 Tahun 2009
11. Undang-Undang No.12 Tahun 2011
12. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983
13. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2006.

dalam PERDA ini diatur mengenai:
kriteria gangguan;
kegiatan usaha;
nama, subjek dan objek retribusi;
golongan retribusi;
cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
besarnya tarif retribusi;
wilayah pemungutan dan masa retribusi.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (126.32 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.