Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip komersial dengan mempertimbangkan pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan potensi daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 ini adalah:

1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No.7 Tahun 2003
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
4. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
5. Undang-Undang No.15 Tahun 2004
6. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008
7. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
8. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
9. Undang-Undang No.12 Tahun 2011
10. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007
13. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008
14. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2010
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2014
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2006.

dalam PERDA ini diatur mengenai:
Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, dan Wilayah Pemungutan Retribusi.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (237.94 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.