Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melakasanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen dokumen pendukunganya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersambahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemeirntah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2022 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan kabupaten Daerah TK II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah TK II Mandailing Natal,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangn Perbendaharaan Negara,
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Mmembahayakan Prekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang,
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratiran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dwwan Perwakilan Rakyat,
11. Peraturan Pemeritah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka mendukung dan/atau Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Mmembahayakan Prekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta penyelamatan ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentag Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengtelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasioal,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,
16. Permedagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan,
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentua, perubahan alokais dan penggunaan APBD sebagaimana telah diubah dnegan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
20. Permendari Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD,
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022

Dalam Peraturan ini diatur tentang:
Ketentuan Umum, APBD berupa Pendapatan, Pembiayaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiyaan Daerah, Uraian dalam Lampiran, Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (3.47 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.