Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 30 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 30 Tahun 2006 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka segala potensi yang dapat menunjang sumber Pendapatan Daerah perlu dioptimalkan. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menunjang Pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 30 Tahun 2006 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggaarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, dengan sistematika sebagai berikut:
I. Ketentuan Umum II. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi III. Golongan Retribusi IV. Prinsip dan Sasaran V. Biaya dan Besaran Tarif VI. Wilayah Pungutan VII. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang VIII. Tata Cara Pemungutan IX. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan X. Sanksi Administrasi dan Keberatan XII. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi XIII. Kadaluarsa Penagihan XIV. Ketentuan Pidana XV. Penyidikan XVI. Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (174.92 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.