Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar daerah;
2. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 ini adalah:

1. Dasar hukum Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
20. Peraturan Daerah Kab. Manggarai Nomor 18 Tahun 1998
21. Peraturan Daerah Kab. Manggarai Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum;
II. Hak dan Kewajiban;
III. Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
IV. Pendaftaran Penduduk;
V. Pencatatan Sipil;
VI. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri;
VII. Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus;
VIII. Data Dokumen Kependudukan;
IX. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa;
X. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
XI. Perlindungan Data Pribadi Penduduk;
XII. Sanksi Administrasi;
XIII. Pelaporan;
XVI. Ketentuan Peralihan;
XVII. Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (319.12 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.