Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Desa Saemba Walati dan Desa Pambarea di Wilayah Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka untuk memperlancar pelayanan umum kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Desa Saemba Walati dan Desa Pambarea diwilayah Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali;
2. bahwa pembentukan desa sebagaimana tersebut pada huruf a diatas merupakan aspirasi yang berkembang dimasyarakat sesuai dengan pasal 250 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2010 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008
12. Peraturan Daerah Morowali 7 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentangPembentukan desa saemba walati, desa pambarea di wilayah kecamatan mori atas kabupaten morowali dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentuka desa;
batas desa, luas desa dan jumlah penduduk;
pemerintahan desa;
ketentuan peralihan

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (47.78 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.