Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pelabuhan Lokal di Kabupaten Morowali

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa sesuai dengan perkembangan, kemajuan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup potensial maka sektor pelabuhan perlu dikelola secara optimal dan profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa pelabuhan;
2. bahwa pengelolaan sektor pelabuhan diharapkan memberi kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pelabuhan Lokal di Kabupaten Morowali;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2009 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2008

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang PRetribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pelabuhan Lokal di Kabupaten Morowali dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sasaran dan tujuan;
ruang lingkup;
golongan retribusi;
nama, objek dan subjek retribusi;
cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
prinsip dan sasaran dalam penetapan strktur dan besarnya tarif retribusi;
wewenang pemungutan;
strktur dan besarnya tarif;
wilayah pemungutan;
masa retribusi dan masa retribusi terutang;
surat pendaftaran;
penetapan retribusi;
tata cara pemungutan;
tata cara pembayaran;
keberatan;
pengembalian kelebihan pembayaran;
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
kadaluwarsa penagihan;
penyidikan;
sanksi administrasi;
ketentuan peralihan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (230.84 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.