Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Serta Penataan dan Pengendalian Pasar Modern

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dengan berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka Pasar Rakyat perlu dilindungi dan diberdayakan, sedangkan Pasar Modern periu ditata dan dikendalikan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
bahwa untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara pemasok barang dengan Toko Modern serta pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga tercipta tertib persaingan, dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
bahwa untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Modern, Pemerintah Daerah memeriukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2018 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7O/M-DAG/PER/ 12/2013

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
klasifikasi dan kriteria;
perlindungan pasar rakyat;
pemberdayaan pasar rakyat;
penataan dan pengendalian pasar modern;
tanggung jawab sosial perusahaan;
perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern;
kemitraan usaha dan kerja sama;
pembinaan dan pengawasan;
kewajiban dan larangan, dan
ketentuan penyidikan.