Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk mendirikan bangunan gedung agar sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta pembangunan yang berwawasan tingkungan, maka pertu ditakukan penataan dan penertiban bangunan dalam wilayah Kabupaten Muna;
bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, dipertukan peran masyarakat dan upaya pembinaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf a, dan b pertu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Bangunan Gedung.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2012 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana tetah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993
PermenPU Nomor 63 Tahun 1993
PermenPU Nomor 29/PRT/M/2006
PermenPU Nomor 30/PRT/M/2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007
PermenPU Nomor 05/PRT/M/2007
PermenPU Nomor 06/PRT/M/2007
PermenPU Nomor 24/PRT/M/2007
PermenPU Nomor 25/PRT/M/2007
PermenPU Nomor 26/PRT/M/2007
Permenkominfo Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008
PermenPU Nomor 24/PRT/M/2008
PermenPU Nomor 25/PRT/M/2008
PermenPU Nomor 26/PRT/M/2008
PermenPU Nomor 20/PRT/M/2009
PermenPU Nomor 403/KPTS/M/2002
Peraturan Bersama Mendagri, MenPU, Menkominfo dan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009
07/PRT/M/2009
3/P/2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
Keputusan Kepala Bapeda Nomor 09 Tahun 2000
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 1989.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Lambang Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
3. Wewenang, Tanggung Jawab, dan Kewajiban;
4. Fungsi Bangunan Gedung;
5. Persyaratan Bangunan Gedung;
6. Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
7. Peran Serta Masyarakat;
8. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
9. Sistem Informasi dan Data;
10. Pengawasan;
11. Sanksi Administrasi;
12. Ketentuan Penyidikan;
13. Ketentuan Pidana;
14. Ketentuan Peralihan;
15. Ketentuan Lain-lain;
16. Ketentuan Penutup.