Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2004 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi Daerah. Berdasarkan Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah memberikan penegasan terhadap pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan konservasi alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1993 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah Pasal 5 butir 9 tentang Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2004 ini adalah:

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992
4. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1994
5. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995
6. Undang – undang Nomor 20 Tahun 1997
7. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997
9. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999
10. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999
11. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999
12. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999
13. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II AREAL IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN;
BAB III IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN;
BAB IV PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN;
BAB V PEREDARAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN;
BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN;
BAB VII BIAYA PUNGUTAN;
BAB VIII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN;
BAB IX HAPUSNYA IJIN;
BAB X KETENTUAN PIDANA;
BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN;
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (167.92 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.