Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2020

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Bundaran Perdie M.yoseph Dengan Kontrak Tahun Jamak

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk kelancaran gerak, dinamika, interaksi dan kombinasi arus lalu lintas jalan, perlu pengaturan perputaran arus kendaraan pengendalian persimpangan dalam bentuk bundaran yang digunakan sebagai titik pertemuan antara beberapa ruas jalan guna meningkatkan keselamatan dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2020 ini adalah:

Subyek Bundaran Perdie M.Yoseph Dasar Pertimbangan bahwa untuk kelancaran gerak, dinamika, interaksi dan kombinasi arus lalu lintas jalan, perlu pengaturan perputaran arus kendaraan pengendalian persimpangan dalam bentuk bundaran yang digunakan sebagai titik pertemuan antara beberapa ruas jalan guna meningkatkan keselamatan dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dasar Hukum Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seru-yan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

1. Ketentuan Umum;
2. Prinsip Pengadaan Jasa Pemborongan dan Konsultan;
3. Penggunaan Dana;
4. Lokasi;
5. Waktu Pelaksanaan;
6. Alokasi Anggaran;
7. Tata Cara Pembayaran;
8. Penanggung Jawab;
9. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
10. Penyesuaian Harga;
11. Pendanaan, dan
12. Ketentuan Penutup.