Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa kepariwisataan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat daiam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan penerimaan daerah, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap melestarikan kepribadian budaya daerah dan terpeliharanya nilai-nilai agama sebagaimana terkandung daiam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan kepariwisataan berperan daiam peningkatan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan bertanggung jawab yang berlandaskan norma agama dan nilai budaya yang hidup daiam masyarakat dan berwawasan lingkungan. Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Perat iran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN;
BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN;
BAB IV SUMBER DAYA DAN USAHA PARIWISATA;
BAB V PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
BAB VI KAWASAN PARIWISATA;
BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN;
BAB VIII KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH;
BAB IX BADAN PROMOSI PARIWISATA;
BAB X PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA;
BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XII PENDANAAN;
BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN;
BAB XV KETENTUAN PIDANA;
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP