Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2023
PeraturanPedia.com – Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman untuk menunjang fungsi aktifitas dan kegiatan masyarakat perlu memberikan jaminan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan, dan kawasan permukiman yang menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat. Pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman belum memenuhi kewajibannya dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi masyarakat dan serah terima kepada Pemerintah Daerah, untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan kawasan permukiman maka perlu dilakukan pengaturan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan kawasan Permukiman di Daerah serta memberikan jaminan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan kawasan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2023 ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6);
Undang-Undang No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2008;
Undang-Undang No.28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023;
Undang-Undang No.38 Tahun 2004;
Undang-Undang No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023;
Undang-Undang No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023;
Undang-Undang No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023;
Undang-Undang No.2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023;
Undang-Undang No.20 Tahun 2011;
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023;
Undang-Undang No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023;
Undang-Undang No.2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1987;
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah No.88 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2021;
Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021;