Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Non Kayu

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Pengaturan Retribusi izin pengambilan hasil Hutan ikutan Non Kayu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pqiak Daeratr dan Retribusi Daerabahwa Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Retribusi lzin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Non Kayu bertentangan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perahrran Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Retribusi izin pengambilan hasil Hutan ikutan Non Kayu.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Non Kayu dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (798.2 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.