Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas organisasi Badan Permusyawaratan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Perlu menetapan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2021 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020,
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017,
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018,
Permendagri Nomor 82Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017,
Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017,
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016,
Perda Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2012,
Perda Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam Peraturan ini diatur:
Ketentuan umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Anggota BPD, Peresmian Anggota BPD, Pemberhentian Anggota BPD, Pemberhentian Sementara, Pengisian Anggota BPD Antar Waktu, Larangan Anggota BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugas BPD, Penggalian Aspirasi Masyarakat, Menampung Aspirasi Masyarakat, Pengelolaan Aspirasi Masyarakat , Penyaluran Aspirasi Masyarakat, Penyelenggaraan Musyawarah BPD, Penyelenggaaraan musyawarah Desa, Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Menciptakan Hubungan Kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, Hak Kewajiban dan Wewenang BPD, Pengawasan, Pernyataan Pendapat, Biaya Operasional, Kewajiban Anggota BPD, Laporan Kinerja, Kewenangan BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.