Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat, oleh karena itu perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2009 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
18. Keppres Nomor 40 Tahun 1974
19. Keppres Nomor 81 Tahun 1982
20. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004
21. Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur pula antara lain mengenai:
maksud dan tujuan;
pejabat pengelola barang milik daerah;
perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pengadaan;
penerimaan dan penyaluran;
penggunaan;
penatausahaan;
pemanfaatan;
pengamanan dan pemeliharaan;
penilaian;
penghapusan;
pemindahtanganan;
pengendalian dan pengawasan;
pembiayaan;
serta tuntutan ganti rugi.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (282.27 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.