Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 serta Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007
12. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009
13. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009
14. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009
15. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
16. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
21. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010
22. 22. PD Kab. Pandeglang Nomor 4 tahun 1986
23. 23. PD Kab. Pandeglang Nomor 10 tahun 2007
24. 24. PD Kab. Pandeglang Nomor 1 tahun 2008
25. 25. PD Kab. Pandeglang Nomor 6 tahun 2008
26. 26. PD Kab. Pandeglang Nomor 3 tahun 2011

1.ketentuan umum;
2. retribusi jasa usaha;
3.prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
4. wilayah pemungutan;
5.saat retribusi terutang;
6.pemungutan retribusi jasa usaha;
7.pengembalian kelebihan pembayaran;
8.kadaluwarsa penagihan;
9.pembukaan dan pemeriksaan ;
10.peninjauan kembali tarif retribusi jasa usaha;
11.insentif pemungutan ;
12.penyidikan;
13.ketentuan pidana;
14.ketentuan peralihan;
15..ketentuan penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (247.22 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.