Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2016 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2000
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003
4. Undang-Undang No 1 Tahun 2004
5. Undang-Undang No 15 Tahun 2004
6. Undang-Undang No 5 Tahun2014
7. Undang-Undang No 23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
14. PerMen Dalam Negeri No 5 Tahun 1997
15. PerMen Dalam Negeri No 17 Tahun 2007
16. Peraturan BPK No 3 Tahun 2007
17. Peraturan BPK No 3 Tahun 2007
18. PerMen Dalam Negeri No 21 Tahun 2011

1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Kewajiban Mengganti Kerugian;
4. Informasi,Pelaporan Dan Pemeriksaan;
5. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
6. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
7. Daluwarsa;
8. Penghapusan;
9. Pembebasan;
10. Penyetoran;
11. Sanksi;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (89.82 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.