Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pandeglang

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005
21. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006
22. 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 t ahun 2006
23. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
24. 24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007
25. 25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008
26. 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010

1.ketentuan umum;
2.raung lingkup keuangan daerah;
3.kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
4.azas umum dan struktur APBD;
5.penyusunan rancangan APBD ;
6.penetapan APBD;
7. pelaksanaan APBD;
8.laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
9.penatausahaan keuangan daerah;
10.pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
11.pengendalian defisit dan penggunan surplus APBD ;
12.kekayaan dan kewajiban;
13.pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
14.penyelesaian kerugian daerah;
15.pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
16.pengaturan pengelolaan keuangan daerah ;
17.ketentuan penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (268.54 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.