Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 9 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 9 Tahun 2005 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dibidang perekonomian perlu ditetapkan Retribusi Izin Gangguan;
2. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah menyelenggarakan retribusi izin gangguan yang harus dilaksanakan secara sederhana, efektif;
3. berdasarkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan melalui Peraturan Daerah;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 9 Tahun 2005 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 ahun 1981
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992
12. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2004
13. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2004.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi izin gangguan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi;
golongan retribusi;
cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
prinsip dan sasaran dalam penetapan strktur dan besarnya tarif;
strktur dan besarnya tarif retribusi;
wilayah pemungutan;
cara perhitungan retribusi;
masa retribusi dan saat retribusi terutang ;
surat pendaftaran;
penetapan retribusi;
tata cara pemungutan ;
tata cara pembayaran;
sanksi administrasi;
keberatan tata cara penagihan;
keberatan;
pengembalian kelebihan pembayaran;
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
kedaluwarsa penagihan;
penyidikan;
ketentuan pidana.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (163.58 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.